Penertiban ini dilakukan karena selama ini banyak terjadi penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg, termasuk harga yang sering melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Di beberapa daerah, harga LPG 3 kg di pengecer jauh lebih mahal dibandingkan di agen resmi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengharuskan pembeli untuk mendaftarkan diri agar subsidi LPG lebih tepat sasaran.

Sejak diterapkannya aturan baru ini, masyarakat di beberapa daerah mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg karena jumlah pangkalan resmi terbatas. Namun, pemerintah telah menyiapkan solusi agar pasokan tetap stabil dan harga tidak melonjak di pasaran. Salah satunya adalah pengawasan lebih ketat terhadap distribusi dan penerapan aplikasi MerchantApps Pangkalan Pertamina bagi pengecer yang kini berstatus sebagai sub-pangkalan.

Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini, pemerintah membuka pendaftaran bagi pengguna LPG 3 kg melalui sistem digital. Selain itu, pengecer yang sebelumnya dilarang berjualan kini dapat beroperasi kembali sebagai sub-pangkalan dengan pengawasan langsung dari Pertamina. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan LPG di seluruh daerah tanpa mengorbankan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Penataan ulang distribusi LPG 3 kg oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan subsidi gas bersubsidi hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Meskipun kebijakan ini menimbulkan tantangan di lapangan, solusi yang ditawarkan, seperti penggunaan aplikasi digital dan sistem registrasi pengguna, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dengan pengawasan ketat, harga LPG 3 kg dapat lebih terjangkau dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Dikutip dari sumber terpercaya:

• Setkab.go.id – Pendaftaran pengguna LPG 3 kg untuk subsidi tepat sasaran
• Indonesia.go.id – Pengecer LPG 3 kg beroperasi sebagai sub-pangkalan
• Tempo.co – Kebijakan distribusi LPG 3 kg terbaru

Cari